Anies Singgung IKN Minim Partisipasi Publik, Kebijakan Perubahan Nama Jalan Kembali Disorot

Dalam debat pertama Capres Pemilu 2024, Anies Baswedan menegaskan, IKN merupakan salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap, sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang.

Ketika dialognya dilakukan setelah menjadi undang-undang, Anies mengatakan siapapun yang kritis dianggap oposisi dan siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik.

“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada – nadanya seperti negara kekuasaan dimana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro kontra,” kata Anies. ***