Berhasil Perjuangkan Dana Abadi Kebudayaan DKJ, Budayawan Apresiasi Demokrat

KOSADATA - Budayawan Jakarta, Toto Soekle mengapresiasi langkah politik Partai Demokrat yang berhasil memperjuangkan dana abadi kebudayaan dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Dalam UU DKJ itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana abadi kebudayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Terima kasih untuk Fraksi Partai Demokrat Jakarta yang secara konsisten memperjuangkan kesejahteraan budayawan. Kami harapkan dana abadi kebudayaan ini terus dikawal hingga menjadi peraturan daerah yang dialokasikan khusus dalam APBD Jakarta," ujar Toto Sokle kepada wartawan, Senin (29/4/2024).

Dalam urusan tata kelola kebudayaan, kata Toto, sudah seyogyanya partai sebagai mitra pemerintah memperjuangkan dan memberi masukan yang nyata akan pentingnya pendanaan yang sifatnya tidak sesaat.

"Dana abadi sangat penting dan bahkan sifatnya mendesak mungkin karena selama ini pemerintah agak kurang menganggap penting urusan kebudayaan sebagai sebuah investasi panjang untuk membangun peradaban. Ucap sukur dan hormat untuk partai yang masih mau memperjuangkan perihal ini," katanya.

Sebelumnya, - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Salah satu poin penting dalam UU DKJ ini adalah terkait pemajuan budaya Betawi.

Dalam Pasal 31 terkait Kewenangan Khusus di Bidang Kebudayaan, ayat 2 menyebutkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta membentuk Dana Abadi Kebudayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bahkan, dalam ayat selanjutnya tertulis jelas bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat mengusulkan dana tambahan kepada Pemerintah Pusat.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Khusus di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan Dana Abadi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah," tulis beleid ayat 4 pasal 31 UU DKJ tersebut.

Selama ini, persoalan kesejahteraan budayawan dan seniman di Jakarta menjadi salah satu sorotan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono. Bahkan, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengusulkan adanya dana abadi kebudayaan saat membuka kongres Teater Jakarta pada 2022 lalu.

Saat ini, ungkapnya, kesejahteraan budayawan luput dari perhatian pemerintah. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya fokus pada pembenahan fisik semata dan sedikit memperhatikan pegiat budaya.

"Kongres Teater Jakarta ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kebudayaan yang ada di Jakarta. Tak hanya fisik, namun perlu juga diperhatikan tingkat kesejahteraan budayawannya," ujar Mujiyono saat itu. ***