Dapat Tambahan Anggaran, Program Transmigrasi Digeber Jadi Motor Ekonomi Baru

KOSADATA – DPR RI menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk Kementerian Transmigrasi guna mendukung agenda transformasi transmigrasi nasional. Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran kementerian pada tahun 2025 naik menjadi Rp 1,89 triliun. 

Persetujuan ini disahkan dalam Rapat Kerja Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen.

Menteri Iftitah menyatakan, tambahan anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi. 

“Kami menargetkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan produktif, sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029,” ujar Iftitah dalam keterangannya, Selasa, 8 Juli 2025.

Tambahan dana tersebut merupakan bagian dari alokasi yang sebelumnya telah disetujui Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025 senilai Rp 2,5 triliun. 

Namun, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan demi efisiensi, sebanyak Rp 777 miliar dikembalikan ke kas negara. 

“Kami patuh pada arahan Presiden untuk menjaga efisiensi dan mencegah kebocoran,” ujar Iftitah.

Anggaran tahun ini akan digerakkan untuk lima program unggulan transmigrasi, yakni:

-Trans Tuntas, untuk legalisasi lahan;

-Trans Lokal, mencakup pembangunan rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum;

-Trans Patriot, berupa beasiswa dan pendampingan SDM transmigran;

-Trans Karya Nusa, pengembangan industri lokal dan UMKM;

-Trans Gotong Royong, kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan ekonomi.

Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyatakan dukungan penuh terhadap strategi KemenTrans, khususnya yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi. 

“Kami mendorong percepatan legalisasi tanah, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Lokot Nasution, menilai tambahan anggaran menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor transmigrasi. 

Ia menilai serapan anggaran sebesar 50 persen hingga pertengahan tahun sebagai capaian signifikan.

Dalam rapat tersebut, Komisi V turut mengapresiasi pendekatan baru Kementerian Transmigrasi yang tidak hanya menekankan aspek mobilitas penduduk, tetapi juga pembangunan ekonomi terintegrasi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, serta lembaga lain dinilai sebagai langkah progresif.

Iftitah juga menyinggung hasil audit BPK terkait pengelolaan aset dan pangan di kawasan transmigrasi. Kementerian, kata dia, sedang melakukan pembenahan melalui kerja sama dengan Perum Bulog dan Kementerian ATR/BPN.

Dengan suntikan anggaran ini, pemerintah menargetkan program transmigrasi tak lagi sekadar pemindahan penduduk, melainkan sebagai alat transformasi wilayah dan pemerataan ekonomi lintas pulau, terutama di luar Jawa.***