Layanan Transjakarta Dinilai Buruk, Gubernur DKI Diminta Pecat Jajaran Direksi

KOSADATA - Beredar sebuah video melalui pesan media sosial watshap yang memperlihatkan puluhan bus Transjakarta yang beroperasi mengalami stuck atau macet di jalan Karet Kuningan arah Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Selasa, (11/9) malam pada pukul 19.17 WIB.

Dalam video yang diterima wartawan melalui pesan watshap tampak terlihat bus Transjakarta berbaris panjang dengan diisi para penumpangnya yang tampak berdiri karena sakin padatnya di dalam bus Transjakarta.

“Wah ini gila 5,6,7,8,9,10,” ucap perekam yang ada divideo seraya sambil menghitung Tranjakarta.

Merespon kejadian tersebut, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi PT Transporstasi Jakarta (Transjakarta). Pasalnya, video yang berdar mencerminkan buruknya transpotssi umum di Jakarta.

“Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) atau Gubernur terpilih hasil pilkada DKJ 2024 harus dapat membuat kontrak terhadap semua pejabat yang diangkat untuk bisa menyelesaikan persoalan Jakarta termasuk para direksi Transjakarta,” ujar Fernando saat dihubungi wartawan, Rabu (11/9/2024).

Tak sampai disitu, Akademisi Universitas 17 Agustus ini pun juga menilai, dangan banyaknya persoalan yang kerap kali merugikan masyarakat saat menggunakan Transjakarta. Hal itu menandakan bahwa janaran dan direksi tidak becus dalam melakuka pengelolaan.

Karena itu, diakhir masa jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Fernando mendesak Heru Budi Hartono untuk segera mencopot jajaran direksi Transjakarta.

“Kalau memang direksi Transjakarta tidak dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan sebaiknya dicopot saja,” tegas dia.

Menurtnya, Transjakarta sebagai transpotasi publik seharusnya bebas dari persoalan kemacetan bukan justru sebaliknya. Sebab, hadirnya Transjakarta merupakah uapaya Pemprov DKI untuk mengatasi persalan macet di Jakarta.

“Pemerintah Jakarta jangan hanya menghimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi massal namun layanan dan fasilitas tidak dapat memuaskan pelanggan terutama tentang waktu perjalanan serta kenyamanan,” tandas Fernando.***