Ogah Sekolah Kekurangan Dana, Dedi Mulyadi Bongkar Aturan Baru 2026

KOSADATA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan akan mengevaluasi sejumlah kebijakan pendidikan menjelang tahun ajaran 2026. Langkah itu dilakukan untuk memastikan sekolah di Jawa Barat tidak lagi menghadapi kekurangan dana.

Hal tersebut disampaikan Dedi, yang akrab disapa KDM, usai menghadiri penganugerahan sayembara video perpisahan sekolah di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung. 

Ia mengatakan, revisi kebijakan menjadi bagian dari visi pembangunan pendidikan Jawa Barat tahun depan.

“Hari ini Disdik bertemu para kepala sekolah untuk menyampaikan visi pembangunan pendidikan ke depan dan tadi kita merevisi beberapa hal,” ujar KDM dilansir laman resmi Pemprov Jabar, Jum'at,22 Agustus 2025.

Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah penempatan kepala sekolah sesuai domisili. Kepala sekolah yang selama ini bertugas jauh dari tempat tinggalnya akan dipindahkan ke daerah masing-masing. 

“Penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumah akan dievaluasi. Mereka akan dikembalikan ke daerahnya,” tegas KDM.

Evaluasi juga dilakukan pada pengelolaan anggaran. Pemprov Jabar memastikan alokasi biaya dihitung secara cermat setelah sejumlah pungutan, seperti penjualan LKS dan seragam, dilarang. 

“Alokasinya harus dihitung agar sekolah tidak kekurangan biaya,” kata dia.

Pertemuan Dinas Pendidikan dengan para kepala sekolah turut membahas pengaturan jam belajar, aturan studi tur, hingga fasilitas pendukung. 

Pemprov berencana menyiapkan bus sekolah di daerah yang tidak memiliki akses transportasi publik. Setiap sekolah pun diwajibkan menyediakan toilet yang layak.

“Penyediaan bus sekolah dan kewajiban toilet di setiap sekolah menjadi konsen kita di 2026,” ucap