Pelabuhan Patimban Belum Optimal, Ancam Risiko Kongesti Tanjung Priok

KOSADATA — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengkritik belum optimalnya operasional Pelabuhan Patimban di Subang yang seharusnya menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional. 

Pelabuhan ini dirancang untuk meredam beban Pelabuhan Tanjung Priok, yang saat ini sudah mencapai 6 juta TEUs dari kapasitas 10 juta TEUs.

Bambang mengingatkan, dengan pertumbuhan kontainer tahunan 4–6 persen atau sekitar 300 ribu TEUs, Tanjung Priok berpotensi mengalami over capacity dalam 15 tahun ke depan. Kondisi itu bisa memicu kemacetan parah yang berdampak pada kelancaran ekonomi nasional.

“Kongesti ini bukan sekadar masalah pelabuhan, tapi ancaman serius bagi kelangsungan rantai logistik dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Bambang dalam keterangannya, Senin,30 Juni 2025.

Sebagai Ketua Pokja Komisi VII, Bambang mendesak percepatan aktivasi Patimban, khususnya untuk mendukung kawasan industri Karawang dan Subang. 

Namun, hingga kini Patimban belum melayani kapal kontainer karena fasilitas utama seperti crane belum tersedia.

Dia menyoroti besarnya anggaran pembangunan Patimban, mencapai Rp30 triliun — jauh lebih besar dibanding pelabuhan lain yang rata-rata dibangun dengan dana di bawah Rp5 triliun. Meski begitu, pelabuhan-pelabuhan tersebut sudah beroperasi penuh.

“Kondisi ini patut diduga ada masalah serius dalam manajemen proyek dan realisasi fungsional pelabuhan,” kata Bambang.

Saat diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2020, Patimban ditargetkan mampu menampung 400 ribu TEUs, dan meningkat hingga 7 juta TEUs pada 2024. Namun faktanya, pelabuhan ini belum beroperasi optimal.

Bambang juga menyoroti integrasi Patimban dengan kawasan industri Subang Smart Politan, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang masih berjalan lambat.

“Stagnasi integrasi antar-PSN ini harus segera diatasi dan menjadi fokus audit menyeluruh pemerintah,” pungkasnya.***