Riset Pilpres 2024 Bawa Menteri Transmigrasi Raih Doktor

KOSADATA – Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, resmi menyandang gelar doktor usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Padjadjaran, Jumat, 11 Juli 2025. 

Dalam disertasinya, Iftitah membahas perilaku pemilih dalam Pemilihan Presiden 2024 yang dinilai relevan dengan dinamika demokrasi dan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam penguatan program transmigrasi.

Sidang terbuka tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang memberikan apresiasi atas pencapaian akademik sahabat lamanya itu. AHY menyebut disertasi Iftitah sebagai kontribusi penting bagi ilmu politik Indonesia.

“Disertasi beliau mengulas bagaimana perilaku pemilih memadukan rasionalitas dan emosi. Ini memberi kontribusi besar, tidak hanya dalam aspek teoritis, tetapi juga bagi praktik politik nasional,” ujar AHY dalam keterangannya, Jum'at, 11 Juli 2025.

Di lokasi yang sama, Iftitah mengaku bahwa perjalanannya meraih gelar doktor telah dimulai sejak 12 tahun silam. Ia menyebut AHY sebagai sosok yang turut menginspirasi dan mendorongnya menuntaskan studi tersebut.

“Pak Menko sudah menjadi bagian dari perjalanan ini sejak awal. Kami merancang program ini lebih dari satu dekade lalu, dan akhirnya hari ini bisa tuntas. Saya menyampaikan bahwa teori-teori yang kami pelajari perlu menjawab persoalan realitas politik yang ada,” kata Iftitah.

Lebih dari sekadar studi akademik, disertasi tersebut turut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis di sektor transmigrasi. Iftitah menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan pemahaman sosial-politik dalam pembangunan wilayah transmigrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penelitiannya, ia juga menyoroti peran penting komunikasi politik yang adaptif terhadap generasi muda, terutama Gen Z. Menurutnya, narasi pembangunan seperti transmigrasi perlu dikemas secara digital dan menarik agar menjangkau publik yang lebih luas.

“Pemerintah perlu memanfaatkan media sosial secara kreatif. Generasi muda tidak bisa didekati hanya dengan narasi teknokratis. Ini penting untuk memastikan program-program strategis seperti transmigrasi mendapat tempat dalam kesadaran publik,” tuturnya.

Pencapaian akademik ini, kata Iftitah, bukan sekadar gelar personal, melainkan bagian dari upaya memperkuat legitimasi ilmiah dalam kebijakan publik. Ia berharap sinergi antara teori dan praktik mampu membawa arah baru dalam kebijakan transmigrasi Indonesia.***