Dinilai Terlalu Lembut, Aktivis Desak Pramono Lebih Galak: Copot Pejabat Bermasalah

KOSADATA — Aktivis Jakarta, Sugiyanto (SGY) menilai kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung selama ini berjalan baik dan penuh kebijaksanaan. Namun, menurutnya, Pramono perlu menunjukkan sikap lebih tegas dalam menindak pejabat yang dianggap bermasalah dan berpotensi menghambat reformasi birokrasi di ibu kota.

"Pak Pramono Anung ini sangat bijaksana dan punya hati baik, tapi saya lihat belum menunjukkan ketegasan yang kuat, terutama dalam memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak maksimal," ujar Sugiyanto kepada wartawan, Kamis, 10 Juli 2025.

Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, Pramono bergerak cepat menata birokrasi dan pelayanan publik di Jakarta. Salah satu langkah strategis yang diambilnya adalah melantik 59 dari 61 jabatan struktural pada 7 Mei 2025. Tindakan ini mengakhiri praktik penunjukan pelaksana tugas (Plt) berkepanjangan di sejumlah posisi penting.

Meski begitu, Sugiyanto mengingatkan pentingnya ketegasan dalam memimpin, termasuk berani merotasi pejabat yang telah menjabat lebih dari lima tahun dan mengganti pejabat yang belum genap dua tahun bila terbukti tidak berprestasi. 

"Ini bukan soal otoriter atau galak, tapi soal keberanian menegakkan aturan dan etika pemerintahan," katanya.

Dalam aturan, kepala daerah memang dilarang mengganti pejabat selama enam bulan pertama setelah pelantikan, kecuali atas izin Menteri Dalam Negeri. Demikian pula untuk pejabat pimpinan tinggi (PPT) yang belum dua tahun menjabat, harus mendapat persetujuan Menteri PANRB. Namun, menurut Sugiyanto, ruang kebijakan itu tetap terbuka jika didasari kebutuhan organisasi.

Sugiyanto juga menyinggung soal jabatan yang terlalu lama diemban oleh satu orang, yang menurutnya berpotensi menimbulkan stagnasi kepemimpinan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. 

"Pejabat yang lebih dari lima tahun itu sebaiknya dirotasi. Kalau terlalu lama, rawan terjadi praktik korupsi dan kolusi. Jakarta butuh regenerasi di birokrasi," ujarnya.

Pramono Anung sendiri dikenal memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menjabat Sekretaris Kabinet selama dua periode di era Presiden Joko Widodo. Ia juga pernah menduduki posisi strategis di DPR dan di internal PDI Perjuangan.

Survei Litbang Kompas pada 10–14 Juni 2025 mencatat, kepuasan publik terhadap kinerja Pramono mencapai 64,5 persen. Meski demikian, Sugiyanto mengingatkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal program berjalan, tetapi juga soal keberanian menindak pejabat yang dinilai gagal.

"Kita perlu meniru ketegasan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dulu. Beliau berani copot pejabat yang tak becus. Pak Pramono punya semua modal itu, tinggal berani atau tidak," kata Sugiyanto.

Menurut dia, ketegasan Pramono akan menjadi kunci agar Jakarta benar-benar bisa menjadi kota global yang kompetitif, manusiawi, dan berkeadilan. 

"Kita butuh pemimpin yang bukan cuma pandai dan baik hati, tapi juga berani bertindak tegas di saat yang tepat," tegasnya.***