Sengkarut Penyelenggaraan Haji 2025, PWNU DKI Jakarta Soroti Minimnya Mitigasi

KOSADATA — Pelaksanaan ibadah haji 2025 diwarnai sejumlah persoalan teknis yang membuat para calon jamaah haji Indonesia mengalami berbagai kesulitan di Tanah Suci. Mulai dari pemisahan jamaah dalam satu keluarga, koper yang terpisah, hingga masalah transportasi dan penundaan keberangkatan di beberapa daerah.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Husny Mubarok Amir, menyayangkan kondisi ini. Ia menyebut, lemahnya mitigasi dan koordinasi sejak awal menjadi penyebab utama carut-marut pelayanan haji tahun ini.

“Sejak awal saya menduga akan ada sedikit persoalan, tapi ternyata jauh di luar bayangan. Mitigasi tampaknya tidak pernah benar-benar dilakukan,” ujar Husny dalam keterangannya, kemarin.

Menurut Husny, sistem pelayanan berbasis syarikah bukan hal baru dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Sejak beberapa tahun lalu, skema ini sudah diterapkan, khususnya untuk haji khusus. Namun, ia menilai masalah muncul lantaran kali ini ada lebih banyak syarikah yang dilibatkan tanpa penyesuaian kloter yang matang.

“Bukan salah Saudi kalau jamaah terpisah dengan suami, istri, atau pendamping lansia. Ini soal bagaimana Kementerian Agama dan Ditjen PHU melakukan mitigasi sejak awal,” katanya.

Husny mencontohkan, di Kloter 12 embarkasi Surabaya, satu kloter ditangani tiga syarikah dan tersebar di 15 hotel berbeda. Kondisi ini dinilainya menyulitkan pelayanan dan mengganggu kenyamanan jamaah.

Tak hanya soal pemisahan jamaah, sejumlah kendala lain juga terjadi. Di antaranya koper jamaah yang tidak tiba bersamaan, migrasi hotel yang belum siap, hingga kesalahan pengaturan bus antar kota suci. Beberapa daerah seperti Lampung Tengah dan Nusa Tenggara Barat bahkan mengalami penundaan keberangkatan.

Husny juga menyoroti persoalan kelangkaan visa yang dialami penyelenggara haji swasta, termasuk jamaah haji Furoda dan Mujamalah. Situasi ini, menurutnya, menunjukkan ujian berat yang dialami seluruh ekosistem penyelenggaraan haji Indonesia, baik pemerintah maupun swasta.

“Ini bukan sepenuhnya salah Kerajaan Saudi. Saya menduga ada diplomasi yang kurang lancar dari pihak kita,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan, narasi yang menyalahkan sepihak pemerintah Saudi Arabia justru bisa berdampak buruk terhadap hubungan bilateral.

“Alih-alih memaklumi, Saudi bisa merasa tersakiti dengan tudingan yang jauh dari kenyataan itu,” tegas Husny.

PWNU DKI Jakarta berharap pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Ditjen PHU, segera melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terulang pada musim haji berikutnya.***