Anggaran Trotoar Jakarta Capai Rp407 Miliar, Kevin Wu Soroti Proyek Asal-asalam

Publikasi realisasi fisik dan keuangan proyek, kata Kevin, juga menjadi keniscayaan. "Tanpa transparansi, anggaran sebesar ini hanya akan menjadi ladang basah untuk proyek asal-asalan," ia menambahkan.

Kevin mengingatkan, fokus berlebihan pada pembangunan baru tanpa memperbaiki trotoar rusak yang ada berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Ia menekankan, minimal 30–40 persen dana harus dialokasikan untuk pemeliharaan.

Meneropong Kinerja Dinas Bina Marga

Kevin tak langsung menyimpulkan buruknya kinerja Dinas Bina Marga. Namun, ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap penyebab masalah trotoar di Jakarta.

Pertama, koordinasi antardinas masih lemah. Kerap kali, trotoar yang baru dibangun rusak oleh proyek drainase atau utilitas bawah tanah. Kedua, anggaran pemeliharaan dinilai tak memadai, kalah prioritas dibanding pembangunan baru. Ketiga, sistem pelaporan kerusakan trotoar dari warga masih jalan di tempat, membuat perbaikan kerap terlambat.

Kevin menawarkan sejumlah solusi: integrasi perencanaan antardinas lewat satu masterplan trotoar, sistem pemeliharaan berbasis aplikasi laporan masyarakat seperti Qlue atau JakLapor, serta peningkatan kapasitas teknis petugas pemeliharaan.

Mengunci Anggaran, Menghidupkan Partisipasi

Agar efektif, PSI mendorong setidaknya 40 persen anggaran trotoar dialokasikan untuk pemeliharaan, khususnya di kawasan padat seperti sekitar stasiun, halte, dan sekolah.

Standar teknis pembangunan trotoar, menurut Kevin, juga perlu diperketat: lebar minimal 2 meter, permukaan rata, dan bebas genangan. Vendor yang melanggar spesifikasi harus dikenai sanksi tegas.

Ia pun mendorong pelibatan masyarakat dalam desain trotoar lewat musyawarah kelurahan serta pembentukan komunitas "Trotoar Bersih" yang aktif mengawasi kualitas pekerjaan. Selain itu, audit berkala oleh lembaga independen seperti BPK atau Bawasda dinilai wajib untuk menutup celah penyelewengan.

"Trotoar adalah hak dasar warga kota," tutup Kevin. "Dan hak itu harus dibangun — bukan