ASN Wajib Naik Transportasi Umum, PSI Ingatkan Risiko Kepadatan Ekstrem

“Kami usulkan kebijakan ini dimulai dari 10 persen ASN di zona yang infrastrukturnya sudah siap,” ujar Wu. Ia juga mendorong dibentuknya Satuan Tugas Kolaborasi antara DPRD dan Pemprov untuk memantau pelaksanaan kebijakan secara mingguan.

PSI turut mengusulkan pemberian insentif bagi ASN agar kebijakan ini tidak terasa sebagai beban. Bentuknya bisa berupa tunjangan transportasi atau poin reward yang dapat ditukar dengan fasilitas publik.

Di akhir pernyataannya, Wu menekankan pentingnya transparansi dan evaluasi terbuka. “Kita perlu data real-time: berapa ASN yang sudah beralih, di mana titik padat, apa keluhan mereka. Evaluasi terbuka jadi kunci perbaikan. PSI siap menjadi mitra kritis yang mendorong, bukan menghalangi,” kata dia.***