Bersama BPN, Seluruh Lahan di Jakbar dan Jakut Lengkap Memiliki Sertifikat Tanah

 

“Ini sangat penting, karena penyelesaian surat-surat itu pun diawali atau dimulai dari tingkat kelurahan atau desa. Sehingga, apabila ada permasalahan atau perubahan pada peta bidang, lurah/kepala desa dapat mengecek kesesuaian atau dapat di-overlay antara peta bidang dengan peta pajak. Harapannya pun, permasalahan dapat selesai di tingkat kelurahan/desa,” papar Menteri ATR/Kepala BPN Hadi.

 

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi juga berujar, jika tingkat kelurahan/desa sudah ada hal tersebut, maka pihaknya akan berkunjung sekaligus mengecek langsung ke lapangan. Ia berharap, agar hal ini dapat mendorong investor untuk berinvestasi di kelurahan/desa karena sudah ada kepastian hukum terkait aset di kelurahan/desa.

 

Sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan deklarasi Kota Lengkap diharapkan dapat menunjang transformasi Jakarta menjadi Kota Global yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia. Sehingga, Pemprov DKI memiliki urgensi untuk mengelola seluruh aset dengan baik demi jaminan kepastian hukum kepada semua warga, termasuk investor, dalam menunjang pembangunan dan perekonomian Jakarta. ***