Datangi Dinas Dukcapil, Dewan Minta Penonaktifan NIK Dilakukan dengan Teliti

Untuk kasus di mana alamat KTP dan domisili berbeda tetapi masih dalam wilayah administrasi DKI Jakarta, Fraksi PSI merekomendasikan pemutakhiran data secara online melalui aplikasi khusus seperti Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat) sebelum warga datang ke kelurahan untuk mencetak ulang identitas kependudukan.

“Pemutakhiran data secara online perlu disosialisasikan lebih masif lagi agar lebih banyak warga yang memanfaatkannya,” tegas Simon.

Masalah lain yang diangkat adalah terkait warga yang berdomisili di Rusun atau hunian vertikal. Ditemukan bahwa banyak warga masih disuruh menyertakan surat pengantar dari PPPSRS, padahal banyak apartemen di Jakarta yang belum membentuk PPPSRS atau masih bersengketa dengan pengelola.

“Kami merekomendasikan agar cukup menggunakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RT/RW. Dukcapil juga perlu bekerja sama dengan pengelola untuk mendapatkan data warga yang berada di hunian vertikal dan ber-KTP DKI,” jelas Simon.

Selain itu, terkait adanya data KIA anak yang dinonaktifkan sementara identitas orangtuanya masih aktif dan berdampak pada PPDB, perlu dilakukan query data untuk mengecek seberapa banyak anak yang berpotensi terhambat pendaftaran PPDB-nya akibat kekeliruan update data ini. Fraksi PSI juga menekankan bahwa warga DKI yang mungkin tinggal di luar Jakarta tetapi masih memiliki aset aktif di DKI Jakarta sebaiknya dikecualikan dari program ini.

Saat ini Dukcapil memiliki beberapa kanal pengaduan dengan tiga nomor WA dan tiga nomor Telegram. Fraksi PSI merekomendasikan dibuatkan nomor tunggal pengaduan dengan beberapa kanal yang disesuaikan dengan kebutuhan, memanfaatkan teknologi AI untuk pertanyaan dan informasi yang bersifat umum serta menyediakan agen yang akan