Demokrat: APBN 2026 Harus Hadirkan Pertumbuhan yang Merata dan Berkeadilan

Abdillah Balfast

May 27, 2025

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza Audria. Foto: IG FPD DPR

KOSADATA – Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan menerima Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut, meski dengan sejumlah catatan kritis terhadap pemerintah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza Audria, dalam Rapat Paripurna DPR RI yang membahas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal RAPBN 2026.

"Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas keterangan pemerintah yang dibangun dalam semangat konstruktif demi memastikan APBN menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Dina di Gedung DPR RI, Selasa, 27 Mei 2025.

Menurutnya, dokumen RAPBN 2026 memiliki arti strategis karena menjadi rancangan fiskal pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, arah kebijakan tersebut menjadi pondasi awal menuju target besar Indonesia Emas 2045.

Namun, Demokrat menegaskan bahwa situasi global yang tidak pasti serta tantangan struktural dalam negeri seperti ketimpangan wilayah, rendahnya produktivitas, dan minimnya investasi sektor riil harus dihadapi secara serius.

Dalam paparannya, Dina menyampaikan 12 poin catatan kritis Fraksi Partai Demokrat, di antaranya:

1. Fokus SDM dan Perlindungan Sosial: Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama. Program makan bergizi gratis yang dianggarkan besar harus tepat sasaran. Kesejahteraan TNI-Polri, guru, dosen, dan tenaga medis juga perlu diperhatikan.

2. Selektivitas Anggaran: Meski ada ruang politik dalam anggaran, Demokrat menekankan pentingnya