Desakan Pembubaran Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa Demi Transparansi dan Akuntabilitas

Afiliasi dengan Pihak Swasta dan Politik

Uchok juga menyoroti dugaan keterlibatan beberapa pihak yang memiliki afiliasi dengan konglomerasi dan politik, seperti Maya Miranda Ambarsari, Amir Firmansyah, dan Yudha Adranacus—adik politisi PDIP Herman Heri. “Nama-nama ini menunjukkan adanya jaringan kuat antara yayasan dengan pihak swasta dan politik,” ungkapnya.

Yayasan dan Akta Notaris

Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa didirikan berdasarkan Akta Notaris Erika Esther Sembung, SH, M.Kn. No. 02 tanggal 13 Maret 2020. Yayasan ini bertujuan menyelenggarakan pendidikan tinggi, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, berdasarkan izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sebagai badan hukum independen, yayasan ini memiliki otonomi penuh dan tidak melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kejaksaan Agung. Sesuai Pasal 48–50 UU No. 28 Tahun 2004, pengurus yayasan wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan melaporkannya kepada pembina yayasan serta Menteri Hukum dan HAM.

Dorongan Transparansi

Uchok mendesak agar yayasan ini segera diaudit secara menyeluruh. Ia berharap langkah ini dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Agung dan mencegah potensi penyalahgunaan dana di masa mendatang.

“Presiden Prabowo perlu bertindak tegas terhadap potensi konflik kepentingan yang merusak integritas hukum di negara ini,” tutup Uchok. (***)