Dinilai Salahi Prosedur, Demokrat Dorong Pramono Pangkas Dana Hibah Forkominda

KOSADATA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, mendesak Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, untuk segera memangkas anggaran hibah yang diberikan kepada sejumlah instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda). Lazarus menilai bahwa pemberian hibah tersebut dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan transparan.

“Setahu saya, setelah pembahasan anggaran selesai di puncak, baru ada usulan untuk hibah Forkominda yang tiba-tiba muncul dan langsung disetujui. Ini menunjukkan ada prosedur yang dilalui,” ujar Lazarus saat ditemui wartawan pada Selasa (11/2/2025).

Lazarus mengungkapkan, anggaran hibah untuk Forkominda tercatat lebih dari Rp600 miliar, yang menurutnya harus benar-benar dipertimbangkan kembali. Dia menegaskan bahwa hibah tersebut seharusnya diajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan harus memiliki korelasi serta dampak langsung terhadap masyarakat Jakarta.

“Untuk institusi seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejati, TNI AU dan AL, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan warga Jakarta, harus benar-benar dievaluasi. Meskipun mereka mendapatkan alokasi dari APBN, hibah dari APBD DKI Jakarta sebaiknya diberikan secukupnya, tidak sebesar itu,” ujar Lazarus.

Lebih lanjut, Lazarus mengkritik proses pengesahan anggaran hibah Forkominda yang terkesan terburu-buru. Dia menambahkan, meskipun dirinya tidak mengetahui alasan pengesahannya, sebagai anggota Dewan, dirinya berhak mengkritisi setiap kebijakan yang diambil, terutama yang melibatkan anggaran sebesar itu. 

“Semua pembahasan anggaran harus sesuai prosedur yang benar dan transparan,” tegasnya.

Dia mengusulkan agar