DPRD DKI Tegaskan Sekolah Gratis Harus Tetap Utamakan Kualitas Pendidikan

KOSADATA – Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menegaskan bahwa program sekolah swasta gratis yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap mengedepankan kualitas pendidikan, termasuk kualitas pengajar.

Menurutnya, meskipun program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak, kata ‘gratis’ tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas kurikulum pendidikan dan pengajar.

“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, dan siswa yang mendapatkan manfaat dari program sekolah gratis juga harus mendapatkan pengajaran dari tenaga pendidik yang berkualitas,” ujar Justin dalam keterangannya, Rabu (17/01/2025).

Justin juga menekankan pentingnya pemerataan program sekolah swasta gratis ini. Ia menyebut bahwa program ini harus dipastikan tidak hanya terfokus di kalangan tertentu saja, melainkan bisa menjangkau lebih banyak siswa di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini, menurutnya, untuk mengurangi angka putus sekolah yang masih tinggi di ibu kota.

“Data tahun 2022 mencatat lebih dari 75 ribu anak putus sekolah di Jakarta. Program sekolah gratis ini harus memastikan anak-anak di Jakarta mendapatkan akses pendidikan yang layak, terutama bagi mereka yang membutuhkan,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diminta untuk lebih selektif dalam menentukan penerima manfaat program sekolah swasta gratis. Justin mengingatkan bahwa pemprov harus belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika lebih dari 75 ribu penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tercatat salah sasaran. Ia mengusulkan pembatasan dua anak per keluarga untuk menerima bantuan pendidikan ini, agar lebih banyak keluarga yang merasakan manfaatnya.