Empat Ribu Guru Honorer Tanpa Dapodik Tercatat Sejak Era Anies

KOSADATA - Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengungkapkan, empat ribu guru honorer yang tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) tercatat sejak era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Imbasnya, guru honorer itu terkena kebijakan cleansing sesuai karena pengangkatan guru honorer itu dilakukan tanpa seleksi yang jelas.

"Itu kalau kita lihat sejak tahun 2017 itu ya," ujar Budi Awaluddin kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

Dari pendataan yang dilakukan, ada 4 ribu guru honorer tanpa dapodik itu baru tercatat hingga Desember 2023. Padahal, ada empat kriteria guru honorer yang berhak memperoleh gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yakni, bukan aparatur sipil negara (ASN), terdata di dalam Dapodik, memiliki NUPTK, dan tidak menerima tunjangan guru.

Atas temuan BPK, ada guru honorer yang tidak memenuhi aturan dana BOS terkena kebijakan cleansing.

"Ya data yang 4000 itu adalah data dari guru-guru BOS yang diangkat oleh kepala sekolah. Nah dari 4000 itulah kan ada di antara mereka yang belum punya dapodik. Nah, nanti kita berikan dapodiknya. Sehingga kalo ada dapodiknya mereka bisa daftar untuk PPPK," kata Budi.

Diakui Budi Awaluddin, guru honorer yang akan masuk menjadi tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) harus melewati proses cukup lama. Sehingga, pihaknya menyiapkan alternatif lain agar guru honorer itu tetap bisa bekerja dengan Kontrak Kerja Individu (KKI) meski belum memiliki dapodik.