Enjang Tedi Ingatkan Pentingnya Langkah Persuasif Terkait Jam Malam Pelajar di Garut

Selain itu, lanjut Enjang, pemerintah juga perlu membuat regulasi serupa dengan program Polres Garut tersebut. Menurutnya, penggabungan dua peraturan dari dua lembaga negara seperti halnya Surat Keputusan Bersama (SKB) akan dapat saling menguatkan peran sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga masing-masing.

"Di level bawah ada kepala desa, kepala dusun, RW, RT. Ada juga Babinsa dan Babinkamtibmas bahkan juga Satpol PP jika diperlukan di wilayah perkotaan. Nah, mereka harus sinergi tuh tapi harus dimulai dari sosialisasi dulu. Dan rumus sosialisasi itu tidak cukup sekali, tapi mesti rutin. Baru kemudian implementasi aturan akan berjalan," jelasnya.

Legislator Dapil Kabupaten Garut ini pun menyontohkan peraturan Jam Malam pelajar yang diberlakukan di Jepang. Menurutnya bahwa dalam meningkatkan kedisiplinan pelajar, pemerintah Jepang tidak membolehkan mereka berada diluar rumah lebih dari jam 10 malam.

"Tapi meningkatkan kedisiplinan pelajar itu juga tidak cukup dengan satu variabel. Mesti ada variabel pendukung lain misalnya kebiasaan pelajar di kita itu kan mereka main sampai larut, nah mesti ada cara bagaimana agar mereka punya kesadaran dan ketika Jam Malam berlaku, mereka memilih tinggal di rumah," tandasnya.

"Ini saya kira yang tadi dimaksud bahwa stakeholders, termasuk di dalamnya ada lembaga pendidikan dan para orang tua itu perlu duduk bareng dulu, bermusyawarah agar program yang baik ini bisa tersampaikan dengan baik. Karena apa, pesan yang baik jika penyampaian salah, juga akan beresiko menjadi kondisi yang tidak baik," pungkasnya.***