Genjot Pemulihan Ekonomi, Pemprov DKI Beri Insentif Fiskal PBB-P2

Adapun isi kebijakan insentif fiskal dan kemudahan yang diberikan sebagai berikut: 
1. Kebijakan Penetapan PBB-P2 Tahun 2023 
a) Objek rumah tinggal milik orang pribadi 
- 1). NJOP s.d. < Rp.2 Miliar: dibebaskan 100% (seratus persen); dan
- 2). NJOP > Rp.2 Miliar: diberikan Faktor Pengurang berdasarkan kebutuhan luas minimum lahan dan bangunan untuk Rumah Sederhana Sehat, yaitu seluas 60 m2 untuk bumi dan 36 m2 untuk bangunan dan diberikan pembebasan sebagian sebesar 5% (lima persen) dari sisa PBB-P2 terutang;
b). Selain objek pajak PBB-P2 yang tidak masuk dalam kriteria di atas, maka akan mendapatkan pembebasan sebagian sebesar 10% (sepuluh persen)

2. Kebijakan Pembayaran PBB-P2 Tahun 2023 
a). Keringanan pembayaran 
    1). Tahun Pajak 2023: 
    - Diberikan potongan 10% apabila bayar Maret-Juni 2023;
    - Diberikan potongan 5% apabila bayar Juli-September 2023;
    2). Tahun Pajak 2013-2022: 
    - Diberikan potongan 20% apabila bayar Maret-Juni 2023;
    - Diberikan potongan 10% apabila bayar Juli-Desember 2023; dan
    - Penghapusan sanksi administrasi;

b). Pembayaran Angsuran diberikan dengan ketentuan : 
- Untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB-P2 diatas Rp 100 juta ke atas; 
- Diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu sebelum berakhirnya tahun 2023; dan
- Diajukan melalui situs https://pajakonline.jakarta.go.id/ paling lambat tanggal 15 April 2023;

- Angsuran ketetapan
    1). Tahun Pajak 2023: 
    - Diberikan potongan 10% apabila bayar Maret-Juni 2023;
    - Diberikan potongan 5% apabila bayar Juli-September 2023; dan
    - Penghapusan bunga angsuran 
    2). Tahun Pajak 2013-2022:
    - Diberikan potongan 20% apabila bayar Maret-Juni 2023;
    - Diberikan potongan 10%