Haji Rasyidi Minta BPAD Segera Lakukan Pencatatan Aset Secara Menyeluruh

Haji Rasyidi mengatakan, diberikannya opini WTP atas LKPD Tahun 2022 ini menjadi indikator bahwa Pemprov DKI bersungguh-sungguh mewujudkan good governance and clean government.

“Saya kira ini bagus. Artinya, kinerja Pemprov DKI sudah baik dinilai dari sisi keuangan,” katanya. 

Wakil ketua Badan Kehormatan (BK) ini menjelaskan, pemberian opini WTP ini juga harus bisa menjadi trigger bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan atau arahan yang diberikan BPK.

“Salah satu yang perlu segera diselesaikan adalah terkait pendataan fasos-fasum dari pengembang,” jelasnya. 

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta mencatat total aset daerah pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya atau 2021 lalu. Naiknya cukup besar mencapai 19,90 persen.

“Total aset Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 652,86 triliun, naik sebesar Rp 108,36 triliun atau 19,90 persen, dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 544,50 triliun,” ujar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdasar keterangan yang dikutip Kamis (23/3/2023).

Heru mengatakan, total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 82,81 triliun.

Angka ini naik Rp 2,92 triliun atau 3,66 persen dibandingkan total APBD 2021 sebesar Rp 79,89 triliun. 

“Dari APBD tersebut, realisasi penerimaan sebesar 77,99 triliun atau 94,18 persen dan realisasi pengeluaran sebesar 69,37  triliun atau 83,76 persen,” ucap pria yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI ini.