Heru 'Suguhkan' Data By Name By Address ke BPS Usai Angka Miskin Ekstrem Disoal

KOSADATA – Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan, saat ini data kependudukan yang dimiliki Pemprov DKI sudah detail yang berdasarkan metode by name by Address.

Hal ini disampaikan Heru usai menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI guna membahas sinkronisasi data sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting di Jakarta.

Dirinya pun menyatakan siap menyukseskan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penguatan kebijakan satu data dalam registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang mencakup seluruh penduduk.

"Saat ini data yang dimiliki Pemprov DKI sudah mendetail, yaitu berdasarkan nama dan alamat (by name, by address). Sehingga Pemprov DKI siap menyukseskan satu data untuk Regsosek dengan data-data yang sudah ada," ujar Heru, Kamis (9/2/2023).

Heru menyatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan data Regsosek per Desember tahun 2022. Ia pun meminta BPS RI mendukung DKI terkait data-data yang sudah di miliki.

“DKI sudah mengirimkan data untuk Regsosek di bulan Desember (2022). Dan hari ini, kami menyinkronkan kebijakan-kebijakan dari data yang kami kirim," ujarnya.

Heru menjelaskan bahwa data-data yang akan disinkronisasikan dengan BPS adalah data CARIK, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). 

“Semua data itu kita gabung. Kemudian kami kirimkan ke BPS untuk diteliti dan dibersihkan. Data hasil BPS berguna bagi Pemprov DKI untuk ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial,