Impor Daging Tanpa Kuota, Ancaman bagi Swasembada?

“Pemerintah harus menetapkan harga beli minimum untuk daging lokal, berikan subsidi pakan, vaksin, dan akses pembiayaan murah untuk peternak kecil,” katanya.

Tak kalah penting, penguatan kelembagaan peternak seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) juga menjadi kunci. Pemerintah diminta untuk merevitalisasi pembibitan dan produksi indukan dalam negeri serta membentuk sistem pemantauan volume dan distribusi daging impor. Evaluasi berkala terhadap dampaknya mutlak diperlukan.

Kampanye nasional “Bangga Konsumsi Daging Lokal” pun ia nilai perlu digencarkan. “Kita harus perkuat infrastruktur rantai dingin dan akses pasar. Jangan sampai peternak lokal kalah di kandangnya sendiri,” kata Pudjiatmoko.

Ia menegaskan, tujuan dari kebijakan impor terbuka bukanlah untuk menolak impor secara total, melainkan menjadikannya pelengkap. Semua kebijakan, katanya, harus mengacu pada peta jalan (roadmap) swasembada daging yang jelas, terukur, dan adaptif.

“Tanpa strategi terpadu, pasar domestik akan rusak. Peternak lokal tidak akan bertahan jika kita tak memberi perlindungan. Ketahanan pangan hanya bisa dicapai dengan produksi dalam negeri yang kuat,” katanya.***