Ingin Anak Muda Bisa Jadi Presiden, PSI Gugat Batas Usia Minimal Capres Cawapres ke MK

KOSADATA - Batas usia minimal calon presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini dikarenakan, PSI ingin memberikan ruang dan perhatian pada anak muda untuk berpartisipasi lebih luas dalam politik dan jabatan kepemimpinan publik. 

"Banyak anak muda menunjukkan prestasinya dalam jabatan kepemimpinan publik, yang bisa jadi berpotensi menjadi presiden maupun wakil presiden RI, namun sayangnya terganjal syarat usia minimal 40 tahun dalam UU Pemilu saat ini," ujar Direktur LBH PSI, Francine Widjojo dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (11/3/2023).

Permohonan uji materi persyaratan batas usia minimal Capres dan Cawapres yang terdapat batas usia minimal capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diajukan pada Kamis, (9/3/2023).

Francine menuturkan para UU Pemilu sebelumnya mengatur syarat minimalnya usia 35 tahun. Hal itu tertuang dalam Pasal 6 huruf (q) UU Nomor 23 Tahun 2003 dan UU Nomor 42 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Tidak ada dasar dan urgensinya membatasi rakyat tidak boleh memilih capres dan cawapres yang usianya 35-39 tahun," katanya.

"Saat ini tidak ada batasan usia minimal untuk menjadi menteri. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 ada potensi menteri yang usianya di bawah 40 tahun dapat melaksanakan tugas sementara sebagai presiden dan wapres," papar Francine.

Pasal 8 ayat