Ingin Dorong Warga Beralih ke Transportasi Publik, PSO TransJakarta Disunat Rp1 Triliun?

KOSADATA - DPRD DKI Jakarta menyoroti rencana pengurangan subsidi Public Service Obligation (PSO) PT. Transjakarta hingga Rp1 Triliun untuk anggaran 2024. Padahal, kebutuhan operasional Transjakarta dari PSO awalnya disuplai hingga Rp3,9 Triliun. 

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari mengungkapkan kekecewaannya terhadap perihal ini. Pemotongan PSO itu dinilai tidak sejalan dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selalu menggaungkan komitmen mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Katanya serius mau menangani kemacetan dan polusi udara tapi kenapa malah potong subsidi PSO Transjakarta? Ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta dan JakLinko/Mikrotrans yang dikelola Transjakarta, padahal sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Eneng dalam keterangan tertulis, Senin (28/8/2023). 

Eneng yang akrab disapa Milli menilai kondisi Jakarta saat ini darurat polusi udara mestinya Pemprov mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik agar kondisi udara membaik. Selain itu juga mengurangi kemacetan di DKI.

"Ini malah memotong anggaran PSO Transjakarta. Pemprov DKI gagal paham dalam kebijakannya juga dalam tata anggarannya," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta itu. 

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan solusi jangka panjang dari kemacetan dan polusi udara adalah beralih ke transportasi publik utamanya yang berbasis listrik. 

Pemprov mestinya pro terhadap hal ini. Maka anggarannya pun lebih mendukung peningkatan kualitas transportasi publik bukan beli mobil listrik untuk ASN.

"Ketimbang beli mobil listrik untuk