Jadi Andalan Pasokan BBM Sumbagsel, BPH Migas Dorong Modernisasi Kilang Plaju

KOSADATA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan peran strategis Kilang Plaju dalam menjamin kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel). 

Kilang tertua di Indonesia itu dipastikan beroperasi optimal dengan kapasitas produksi mencapai 120 ribu barel per hari. Kepala BPH Migas Erika Retnowati meninjau langsung operasional Refinery Unit (RU) III Plaju di Palembang, akhir pekan kemarin. 

Kunjungan kerja tersebut sekaligus memastikan kilang yang berusia lebih dari satu abad itu mampu menopang pasokan Biosolar B35, Pertalite, dan avtur untuk sejumlah provinsi di Sumbagsel.

“Kilang Plaju menjadi tulang punggung pasokan BBM di Sumatra bagian selatan. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi nasional,” ujar Erika dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Mei 2025.

Selain menjaga produksi, Erika menyebut Kilang Plaju tengah dipacu untuk bertransformasi menjadi kilang ramah lingkungan (green refinery). Pemanfaatan potensi sawit lokal sebagai bahan baku energi terbarukan menjadi fokus pengembangan ke depan.

Di sisi lain, tantangan distribusi akibat pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu turut menjadi perhatian. Erika memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna mencari solusi jangka pendek, termasuk opsi pengalihan suplai dari daerah tetangga.

“Meski berpotensi menambah biaya logistik, stok BBM Satu Harga untuk wilayah terpencil seperti Pulau Enggano tetap terjamin,” ujarnya.

Tekanan Efisiensi dan Modernisasi

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Didik Bahagia menuturkan, pihaknya terus melakukan modernisasi sarana produksi Kilang Plaju. 

Penerapan teknologi mutakhir dalam perawatan instalasi serta peningkatan porsi pengolahan minyak mentah lokal disebut telah menekan biaya produksi hingga 15 persen dalam tiga tahun terakhir.

Dukungan juga datang dari jajaran Komite BPH Migas. Anggota Komite Basuki Trikora Putra menegaskan, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas berdiri di atas tiga pilar: pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Ketiga pilar ini mesti bersinergi dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan hilir migas.

“BPH Migas membuat aturan yang implementatif dan melakukan pengawasan langsung di lapangan, seperti di Kilang Plaju ini,” kata pria yang akrab disapa Tiko itu.

Anggota Komite lainnya, Eman Salman Arief, menambahkan pentingnya modernisasi berkelanjutan. “Kilang Plaju dan kilang-kilang lainnya harus ditingkatkan kapasitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Senada, Iwan Prasetya Adhi, juga anggota Komite Migas, menilai Kilang Plaju harus mampu bersaing dengan kilang besar lain seperti di Balikpapan dan Cilacap. “Efisiensi dan keandalan harus terus ditingkatkan,” ucapnya.

Menuju Pusat Energi Terbarukan

General Manager RU III Plaju Hermawan Budiantoro menyampaikan, kilangnya siap mengembangkan proyek co-processing biodiesel dan bioavtur. Kilang seluas 250 hektare itu tengah menyiapkan pembangunan fasilitas hidrotreater baru yang ditargetkan mulai konstruksi pada 2026.

Langkah ini disebut sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat posisi sebagai produsen energi hijau di kawasan ASEAN. “Kontribusi Kilang Plaju mampu menekan impor BBM hingga 20 persen untuk wilayah Sumbagsel,” ujar Hermawan.

Kilang Plaju dirancang menjadi pusat energi terbarukan berstandar global dalam beberapa tahun mendatang. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Koordinator Pemantauan Cadangan BPH Migas Qodri Febrilian Erahman, VP Refining & Petrochemical Optimization KPI Hendri Agustian, hingga Corporate Secretary KPI Milla Suciyani Susilo.***