Jakarta Memikirkan Kaum Difabel

khusus. Dengan lain perkataan, tidak bisa kiranya—karena alasan setara semartabat—muncul sikap pembiaran begitu saja seolah-olah mereka seperti orang pada umumnya. 

Irisan antara di satu sisi apresiasi dan perlakuan semartabat atas mereka dengan penormalisasian yang cenderung membiarkan mereka begitu saja di sisi lainmemang merupakan zona abu-abu yang untuk melihatnya diperlukan daya kritis dan pengalaman yang luas. 

Konkretnya, dalam kenyataan hidup kaum Difabel melakukan kegiatan dengan dibantu oleh asisten karena faktanya memang demikian, misalnya karena mereka tidak sanggup secara faktual empiris menggerakkan tangan atau kaki mereka. Maka untuk berjalan contohnya, mereka tetap memerlukan bantuan orang lain. 

Tentang Asisten Difabel

Hal ini dipikirkan pula oleh Heru Budi Hartono dan Jakarta secara umum. Fakta bahwa mereka memerlukan orang lain ini mendesak adanya konsekuensi lanjutan. Ini juga kiranya perlu menjadi perhatian pemerintah. 

Asisten yang mendampingi Difabel tentu mencurahkan hidup mereka untuk membantu yang bersangkutan, bahkan mungkin full-time mengingat keterbatasan fisik yang tidak bisa dilampaui dan tak mampu diatasi sendiri oleh kaum Difabel tersebut. 

Dari mana biaya untuk asisten ini? Siapa yang memberi dia gaji selain si Difabel itu sendiri? Hal ini tentu menjadi hal lain lagi bagi Difabel tersebut. Maka di sini peran pemerintah menjadi penting misalnya ada kebijakan khusus—yang memang sungguh-sungguh khusus, ekstraoordinari—terkait asisten kaum Difabel. 

Diperlukan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran misalnya, untuk asisten disabilitas guna mengakomodir ketersediaan akomodasi yang layak dan sesuai dengan kondisi disabilitas dalam bentuk asisten atau pendamping. Hal ini kiranya sangat esensial. 

Mengingat bahwa biaya hidup disabilitas memang dua atau bahkan tiga-empat kali lebih besar dari yang non-disabilitas, sangat diperlukan

---

1 2 3 4