Kepercayaan Publik ke DPD RI Lampaui KPK dan DPR, Sylviana Murni Komitmen Jaga Amanat Rakyat

"Namun khusus RUU DKJ, saya secara pribadi bersikap tegas menolak klausul pemilihan Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden. Karena hal itu sama saja membunuh hak politik warga Jakarta," ungkapnya.

Dalam survei tersebut, DPD RI meraih point 60,4 persen di atas KPK dan DPR RI yang memperoleh point 58,8 persen dan 56,2 persen. Tercatat, sejumlah isu krusial turut diperjuangkan DPD RI seperti peningkatan status lembaga pendidikan IAIN menjadi Universitas Negeri Islam, pengangkatan guru honorer menjadi tenaga PPPK, tuntutan para Kepala Desa agar lebih leluasa mengalokasikan dana desa sesuai kondisi di masing-masing desa, dan sejumlah hal lainnya.

DPD RI juga tengah memperjuangkan agar bangsa ini kembali menerapkan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa. Caranya, dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya disempurnakan dan diperkuat melalui amandemen dengan teknik adendum.