Komisi X DPR Jamin Anggaran Pendidikan Tetap Terlindungi di Tengah Efisiensi

KOSADATA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Ia optimistis Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen menjaga anggaran pendidikan serta bantuan sosial (bansos) pendidikan.

Saat ini, pemerintah masih melakukan penghitungan efisiensi anggaran, khususnya untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Lalu Hadrian Irfani, yang akrab disapa Lalu Ari, menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah bertemu dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang baru, Brian Yuliarto, yang menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Lalu Ari berharap Brian Yuliarto dapat memimpin Kemendikti Saintek dengan baik serta menjaga stabilitas internal kementerian agar program prioritas pendidikan dapat berjalan tanpa hambatan.

"Kami berharap Mendikti Saintek bisa mengakomodasi seluruh pegawai dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga tidak ada lagi permasalahan internal yang bisa menghambat kinerja kementerian," ujar Lalu Ari, Kamis (27/2/2025).

Ia menekankan bahwa Kemendikti Saintek memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan visi-misi Presiden Prabowo, terutama dalam melaksanakan program prioritas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kementerian diminta tetap fokus pada tujuan utama dan menghindari kendala administratif yang tidak relevan.

Terkait efisiensi anggaran, Lalu Ari menyebutkan bahwa kebijakan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Sejumlah pos anggaran yang akan diefisiensi mencakup perjalanan dinas, workshop, bimbingan teknis (bimtek), acara seremonial, dan program lain yang sifatnya administratif," ungkap Lalu Ari.

Namun, ia memastikan bahwa anggaran dasar pendidikan dan bansos pendidikan tetap aman karena berperan penting dalam keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia.

"Kami tegaskan bahwa anggaran pendidikan dan bansos pendidikan tidak akan dipotong, karena ini adalah bagian fundamental dalam pengembangan sumber daya manusia," tegasnya.

Sebelumnya, Kemendikti Saintek diproyeksikan mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp14,3 triliun. Namun, setelah pembahasan dengan Komisi X DPR RI, pemangkasan berhasil ditekan menjadi sekitar Rp6 triliun.

"Kami telah mengkaji berbagai aspek agar program beasiswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), serta bantuan bagi perguruan tinggi swasta tetap terlindungi. Dari hasil pembahasan, disepakati bahwa pemotongan anggaran hanya sekitar Rp6 triliun," jelasnya.

Angka tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Kemendikti Saintek dan Komisi X DPR RI yang nantinya akan diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lalu Ari menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan dan berkomitmen untuk tidak memangkas anggaran yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar pendidikan.

"Presiden Prabowo sangat berkomitmen terhadap kemajuan pendidikan dan memastikan anggaran pendidikan tetap terjaga," pungkasnya. (***)