Skandal Produk Halal Palsu: DPR Desak Penindakan Hukum dan Reformasi Sertifikasi

KOSADATA – Penemuan produk makanan bersertifikat halal yang ternyata mengandung babi (porcine) mengundang kecaman keras. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawa pelaku ke ranah hukum.

“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik dan prinsip syariat. BPJPH harus bertindak cepat dan tegas,” ujar Asep di Gedung DPR, Selasa (23/4/2025).

Pengawasan gabungan BPJPH dan BPOM menemukan tujuh produk makanan olahan berlabel halal yang mengandung unsur babi. Ironisnya, sebagian besar produk tersebut merupakan makanan manis yang kerap dikonsumsi anak-anak.

Menurut Asep, sertifikasi halal tidak boleh hanya menjadi formalitas. Ia menegaskan bahwa produk bersertifikat halal seharusnya telah melalui proses verifikasi ketat, mulai dari bahan baku hingga distribusi.

“Jika label halal bisa dimanipulasi, bagaimana masyarakat—khususnya umat Islam—bisa merasa aman terhadap apa yang mereka konsumsi?” katanya.

Ia mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem sertifikasi halal, termasuk transparansi hasil investigasi. “Temuan ini harus dibuka ke publik, dan jika terbukti ada kecurangan, pelaku harus dijatuhi sanksi hukum yang maksimal,” tegasnya.

Asep mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang melanggar dapat dikenakan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.

Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan produsen dalam memperbarui sertifikat halal dan melaporkan setiap perubahan bahan baku. “Produsen punya tanggung jawab penuh. Jika lalai, harus ada konsekuensinya,” tambah Asep.

Lebih jauh, ia meminta BPJPH melakukan evaluasi internal guna menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam lembaga. “Kalau ada yang terlibat, pemecatan harus jadi pilihan.