KUA-PPAS APBD DKI 2024 Diketok Rp81,5 Triliun, Postur PMD BUMD Capai Rp7,9 Triliun

“Kita setujui ya. Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di komisi-komisi,” kata Prasetio.

Pras, sapaan akrabnya, berharap Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran sebaik mungkin, terutama untuk enam program prioritas, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.

Terkait penanggulangan banjir yang selama ini menjadi momok menakutkan warga Jakarta setiap tahun, Pras meminta Pemprov segera mengambil tindakan yang tepat. Salah satunya melakukan pembebasan lahan di kawasan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pasalnya kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir, bahkan ketinggian air bisa mencapai dada orang dewasa dan tanggul pernah jebol akibat tidak kuat menahan derasnya air Kali Pulo.

“Saya pernah kesitu, itu memang harus segera di eksekusi (pembebasan lahan). Jadi kali ditutup tanggul, tapi bawahnya ngerembes. Akhirnya ada orang meninggal disitu,” ungkapnya.

Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyatakan kesiapannya untuk melakukan mediasi dengan warga sekitar tanggul dan mencari solusi kepada warga yang tidak punya bukti kepemilikan tanah yang sah.

“Kita sangat hati-hati ini dalam menentukan tanah-tanah yang tidak ada bukti kepemilikannya. Kita berkonsultasi beberapa minggu yang lalu terkait ini, mengundang Kementerian ATR, kita hadirkan Kanwil BPN juga untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang kira-kira bukti kepemilikannya tidak ada,” kata Joko. ***