Kunci Cegah Korupsi Daerah melalui SIPD

Sampai saat ini, Fatoni menyebutkan, SIPD telah digunakan oleh 531 daerah sejak tahun 2019 untuk menyusun APBD 2020. Pada awalnya, SIPD hanya digunakan oleh beberapa daerah secara terbatas.

“Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan SIPD semakin meluas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah,” sebutnya.

Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Integrasi data seperti SIPD ini juga penting salah satunya dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Plt Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki menyebutkan diperlukan pendekatan yang tidak biasa dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya lewat integrasi data.

“Data yang terintegrasi sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan ekstrem berjalan dengan efektif dan efisien,” ucapnya.

Maka dari itu, SIPD menjadi angin segar dalam mewujudkan transformasi data menuju satu data Indonesia. Transformasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber.

Di samping itu, Maliki melanjutkan, SIPD juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran dengan menerapkan tagging, atau penandaan, pada data anggaran.

“Dengan tagging, data anggaran dapat diklasifikasikan secara lebih akurat dan mudah dicari. Hal ini dapat meningkatkan transparansi anggaran, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami data anggaran,” jelas dia.