Larangan Study Tour Sekolah Bikin Industri Wisata Lesu, Hotel hingga Pedagang Oleh-Oleh Terpukul

KOSADATA — Sejumlah daerah di Indonesia resmi melarang kegiatan study tour sekolah, khususnya ke luar kota. Kebijakan ini tak hanya bertujuan menghindari risiko kecelakaan, tetapi juga demi meringankan beban ekonomi orang tua siswa.

Daerah-daerah yang telah memberlakukan larangan tersebut di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Pontianak. Situasi ini kian diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang turut membatasi aktivitas study tour dari instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.

Namun, kebijakan ini menuai sorotan dari pelaku industri pariwisata. Peneliti Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (Puspar UGM), Dr. Destha Titi Raharjana, menyebut larangan tersebut berdampak serius terhadap sektor pariwisata daerah.

“Dampaknya tentu sangat terasa di berbagai sektor, mulai transportasi, penginapan, kuliner, hingga penjualan souvenir. Bahkan okupansi hotel pun menurun drastis,” ujar Destha dilansir dari laman resmi UGM, Rabu, 4 Juni 2025.

Data nasional menunjukkan, Jawa Barat menjadi daerah dengan pergerakan wisatawan nusantara terbesar pada 2024, yakni mencapai 180,59 juta perjalanan. 

Berdasarkan survei terbaru Desa Wisata Institute dan ATOURIN (2025), wisatawan asal Jawa Barat menyumbang 17,6 persen dari total kunjungan ke desa dan kampung wisata di Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, Destha mendorong pelaku industri wisata untuk berinovasi. Menurutnya, daerah seperti Yogyakarta masih memiliki peluang besar, khususnya di sektor wisata edukatif. 

“Tinggal bagaimana menyikapinya secara cerdas. Pelaku wisata harus lebih kreatif menawarkan produk dan membuka pasar baru di luar Jawa Barat,” ujarnya.

Destha juga mengusulkan agar destinasi wisata melakukan rebranding ke daerah-daerah lain melalui promosi tematik, travel dialog, dan famtrip. Selain itu, ia menyarankan digelarnya event