Macet Kronis di Priok Imbas Bongkar Muat, Erick Wajib Rombak Direksi Pelindo

Dalam sebuah unggahan media sosial, terlihat kereta barang terpaksa berhenti total akibat kepadatan lalu lintas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sampai merasa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral, meskipun SGY menegaskan bahwa bukan Gubernur yang seharusnya disalahkan.

"Justru beliau menunjukkan kepemimpinan yang tenang dan bertanggung jawab. Tapi akar masalahnya ada pada buruknya tata kelola pelabuhan," tegas SGY.

SGY juga mempertanyakan ketidaksiapan Pelindo menghadapi situasi yang dapat diprediksi. “Dengan kapasitas tahunan 6 hingga 12 juta TEUs, mustahil jika Pelindo tidak memiliki skenario cadangan untuk mengantisipasi lonjakan trafik,” katanya.

Ia pun menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menginisiasi pembahasan lintas lembaga guna mencari solusi permanen terhadap kemacetan di Tanjung Priok. Sebab, meski pelabuhan berada di bawah kendali pemerintah pusat, dampaknya langsung dirasakan oleh warga Jakarta.

“Jakarta tidak bisa terus menjadi korban dari sistem yang tidak tertata. Sudah waktunya ada reformasi menyeluruh dalam pengelolaan pelabuhan,” ujarnya.

Langkah evaluasi dan perombakan manajemen Pelindo, menurut Sugiyanto, menjadi jalan penting untuk mencegah terulangnya krisis serupa di masa depan.***