Make Pertamina Great Again

punya The Fantastic Four, maka kita: The Fantastic Eight.”

 

Kami juga didampingi komite ahli yang berpengalaman. Struktur subholding pun mulai direvitalisasi—dengan semangat efisiensi dan transparansi.

 

 

Kemandirian Energi adalah Mandat Peradaban

Kemandirian energi bukan sekadar urusan barrel atau dollar. Ia adalah mandat peradaban.

 

Ia menentukan apakah Indonesia bisa menentukan arah nasibnya sendiri, atau terus bergantung pada pasar global dan tekanan geopolitik.

 

Jika kita ingin membuat Pertamina Great Again, maka perusahaan ini tak cukup dibangun sebagai entitas bisnis. Ia harus tumbuh sebagai gerakan nasional.

 

Sebuah simbol bahwa bangsa ini sanggup berdiri di atas kakinya sendiri. Ini dicapai dengan strategi, imajinasi, dan komitmen untuk Indonesia yang lebih berdaulat.

 

Selain meningkatkan produksi minyak, Pertamina harus berani bergerak menuju energi terbarukan dan teknologi hijau. 

 

Investasi strategis dalam energi bersih seperti biofuel, geothermal, dan energi surya bukan hanya akan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, tapi juga menempatkan Indonesia sebagai pionir energi berkelanjutan di Asia Tenggara. 

 

Ini adalah langkah krusial untuk masa depan yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dinamika geopolitik energi global.”

 

Dapat pula dibangun Pertamina Energy Innovation Hub. Ini sebuah ekosistem riset yang menggabungkan akademisi, startup energi, dan industri. 

 

Mekanisme pelibatan swasta harus dirinci: insentif fiskal untuk investasi EOR, skema revenue-sharing yang transparan, serta platform real-time monitoring guna mencegah korupsi pengadaan. 

 

Di sisi birokrasi, diperlukan fast-track policy untuk simplifikasi izin migas menjadi  izin terpadu, dipayungi UU khusus yang melindungi reformasi dari fluktuasi politik. 

 

Keterkaitan budaya dan energi dapat diperkuat melalui narasi bahwa festival budaya bukan hanya CSR, tapi investasi sosial untuk membangun national identity.

 

Dan jika semboyan itu berhasil, itu karena kerja bersama: pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta

---

1 2 3 4