Pemerintah Diminta Hentikan Hilirisasi Mineral

Mulyanto menambahkan insentif fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah dalam program hilirisasi ini sangat boros. Pertama adalah insentif  harga bijih nikel domestik yang dijual setengah dari harga internasional, kemudian pemerintah membebaskan pajak ekspor, pajak badan, pajak pertambahan nilai, memberi izin penggunaan mesin produksi yang tidak teruji serta membuka pintu bagi TKA tanpa ketrampilan dengan gaji mahal.

Sementara produk yang dihasilkan hanya nickel pig iron (NPI) serta Fero Nikel dengan kadar nikel yang sangat rendah sekitar 4-10 persen dengan harga murah.

Karena itu Mulyanto menegaskan pemerintah harus menghentikan Hilirisasi Mineral yang merugikan negara ini. "Sekarang sudah saatnya kita menggeser fokus dan visi pengelolaan SDA hilirisasi menjadi industrialisasi. Tujuannya agar rakyat benar-benar dapat menikmati nilai tambah SDA serta berbagai multiflyer effect lainnya," kata Mulyanto.

"Jangan sampai SDA kita habis terkuras hanya sekedar untuk mendukung program industrialisasi di negara lain. Sementara rakyat kita tetap miskin dan terbelakang, terperangkap kutukan SDA yakni negara kaya SDA dnamun rakyatnya miskin dan terbelakang," imbuhnya. ***