Pemprov DKI Kembali Raih WTP dari BPK, Demokrat Ingatkan Pramono Benahi Aset

"Ada juga aset masyarakat yang telah tercatat tapi ternyata tidak dapat dibuktikan pelepasan asetnya sehingga banyak pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan," katanya.

Mujiyono yang juga Anggota Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah menyoroti lemahnya kontribusi barang milik daerah (BMD) terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, pembaruan data dan pemanfaatan aset harus menjadi prioritas agar keuangan daerah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam laporan Semester II 2024, BPK mencatat tingkat penyelesaian rekomendasi mencapai 87,69 persen. Namun, BPK menekankan pentingnya tindak lanjut maksimal dalam 60 hari setelah laporan diterima. Demokrat menilai angka itu belum cukup menjamin perbaikan sistemik.

“Ini soal komitmen. Demokrat akan terus mengawal agar temuan BPK tidak jadi catatan tahunan yang terus berulang tanpa solusi,” tegasnya.

Demokrat juga mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pemprov lebih tajam dan responsif terhadap masalah krusial Ibu Kota: banjir, macet, ketimpangan sosial, hingga layanan dasar.

“APBD jangan cuma jadi rutinitas belanja, tapi harus jadi instrumen perubahan. Jakarta harus tumbuh sebagai kota global yang adil, hijau, dan manusiawi,” katanya.

Di hadapan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

"Dengan demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini WTP yang kedelapan kalinya," kata Bobby disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Bobby menyebut capaian tersebut sebagai bukti konsistensi pemerintah provinsi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Atas nama BPK, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov DKI, serta