Pengurangan Subsidi Program BTS Ancam Transportasi Umum di Sejumlah Kota

Pemerintah mengalokasikan subsidi dari APBN sebesar Rp437,8 miliar.

“Tahun ini subsidi pemerintah pusat dikurangi menjadi Rp177 miliar untuk 12 koridor saja,” katanya.  

Huda menyayangkan minimnya inovasi sejumlah pemerintah daerah untuk mengandeng pihak ketiga dalam mempertahankan operasional bus BTS. Padahal berdasarkan nota kesepahaman Pemda dan Kemenhub, tahun ini Pemda harus bisa mandiri dalam mengelola bus program BTS.

“Harusnya Pemda bisa lebih inovatif untuk mengandeng swasta atau merancang skema pembiayaan lain agar operasional bus BTS ini bisa tetap berjalan sehingga layanan ke masyarakat tidak terganggu,” katanya. 

Politisi PKB ini berharap Kementerian Perhubungan dan Pemda bersama-sama mencari solusi agar layanan BTS di sejumlah kota tetap bertahan. Menurutnya jika layanan BTS ini terpaksa berhenti maka yang rugi adalah masyarakat. 

“Layanan BTS ini juga harus diikuti dengan integrasi transportasi umum sehingga bus BTS tidak bersaing dengan perusahaan atau koperasi angkutan umum lokal. Jakarta dengan JakLingko bisa  menjadi model integrasi angkutan umum yang modern, murah, dan nyaman,” pungkasnya.