Penutupan 343 TPA Open Dumping Bisa Picu Masalah Baru bagi Pemulung dan Pelapak

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Bagong, kebijakan penutupan TPA bisa mematikan mata pencaharian mereka. Bahkan, dengan penutupan beberapa TPA besar, sekitar 500 hingga 6.000 pemulung bisa kehilangan penghasilan mereka, yang berisiko meningkatkan tingkat kemiskinan dan ketidakberdayaan di kalangan masyarakat.

"Penutupan TPA open dumping memang diperlukan untuk pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Tetapi kita harus hati-hati. Pemulung dan pelapak yang tergantung pada tempat tersebut perlu solusi alternatif yang tidak hanya melibatkan mereka dalam proses pengelolaan sampah, tetapi juga memastikan peningkatan kesejahteraan mereka," tegas Bagong.

Solusi dan Kebijakan yang Diperlukan

Bagong mengusulkan agar pemerintah kabupaten/kota yang TPA open dumping-nya akan ditutup untuk membuat roadmap yang jelas, termasuk alternatif tempat pengolahan sampah yang lebih baik, seperti TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle). Roadmap ini harus disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat setempat.

Selain itu, Bagong juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sampah, dengan mengutamakan prinsip good governance dan meminimalisir praktek korupsi serta nepotisme. "Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, mulai dari kebijakan yang jelas hingga dukungan anggaran dan infrastruktur yang memadai," ujarnya.

Integrasi pemulung dan pelapak dalam sistem pengelolaan sampah daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah kabupaten/kota diminta untuk lebih mengakui eksistensi pemulung dan pelapak, dengan memberikan mereka peran yang lebih terstruktur dan diakui dalam sistem daur