Polemik Import KRL Bekas, PKS Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah Dalam Berikan Transportasi Publik yang Aman

KOSADATA - Terkait polemik impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menyebutkan sistem perencanaan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan perkeretaapian dan transportasi publik belum optimal. 

Ia melihat pemerintah seperti tidak akurat dalam mengkaji dan memperkirakan jumlah kebutuhan rangkaian kereta api nasional. Hal tersebut berdampak kebijakan pemerintah selalu mengandalkan impor untuk pengadaan kereta. 

Padahal kata Mulyanto di dalam negeri ada industri pembuatan kereta api yang perlu didukung dan dikembangkan juga. 

"Harusnya ada perencanaan yang matang berupa roadmap kebutuhan kapasitas KRL dan kemampuan pengadaannya secara domestik. Sehingga match antara kebutuhan PT KCI dengan kemampuan produksi PT INKA," ujar Mulyanto, Senin (6/3/2023).

Ia berharap pemerintah tidak selalu berpikir instan kebijakan import sebagai sebuah solusi. "Sayang kalau devisa kita terkuras terus dan kapabilitas industri dalam negeri tidak dioptimalkan," ucap Mulyanto. 

Dirinya juga menegaskan dari kasus impor KRL ini terlihat betapa perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi publik masih minim. 

Selama ini tugas peningkatan layanan transportasi publik dibebankan kepada pemerintah daerah dan swasta. Akibatnya kondisi transportasi publik di beberapa daerah tidak standar dan sangat memprihatinkan. 

"Perhatian pemerintah pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik masih lemah. Ini bisa kita lihat dari postur APBN kita yang lebih banyak digunakan untuk mensubsidi pemilik kendaraan pribadi daripada untuk memperbaiki jumlah dan kualitas layanan transportasi publik," tuturnya.

Mulyanto