Presiden Kecam Beras Oplosan, Pramono Didesak Copot Direksi Food Station

Terpisah, aktivis Pro Demokrasi dan Co-Founder Lembaga Advokasi Konsumen Pangan Nusantara (LAKPAN), Standarkiaa Latief, menegaskan pentingnya integritas dalam menangani kasus ini. “Masalah ini bukan sekadar soal mutu pangan, tapi menyangkut nasib rakyat kecil,” ujarnya.

Gubernur Pramono sendiri menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian dan siap mengikuti semua proses penegakan hukum. Ia menyebut PT FSTJ sebagai BUMD strategis yang berperan menjaga harga pangan, sehingga seluruh dugaan harus ditangani terbuka dan akuntabel.

Sampai saat ini, sedikitnya 26 dari 212 merek beras telah mengakui praktik pengoplosan. Beberapa produsen menarik produk mereka dan menyatakan komitmen untuk memperbaiki mutu. Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara dan masyarakat mencapai Rp99 triliun.

“Langkah Gubernur berikutnya akan jadi ujian integritas dalam tata kelola pangan kita,” pungkas SGY.***