PSI Jakarta Tolak Pembatasan Masa Hunian Rumah Susun, Sebut Kebijakan Tidak Adil

Selain itu, Bun Joi Phiau juga mendorong Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan terhadap penghuni rusun. "Pemprov DKI juga harus memikirkan suatu mekanisme yang bisa digunakan untuk mengawasi para warga dalam hal tepat waktu membayar sewa, denda, listrik, dan air yang mereka gunakan," tambahnya.

Sebagai solusi, Bun juga menyarankan agar Dinas Perumahan membagi beban pengelolaan kepada pihak terkait agar mengurangi keterbatasan keuangan yang ada. "Pemprov DKI bisa meminta kepada PAM Jaya untuk menagih langsung air yang digunakan di rusun-rusun itu kepada para penghuni," ujarnya.

Bun juga mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan masa hunian yang diterapkan secara menyeluruh tidak adil bagi penghuni yang tidak bersalah. "Kebijakan ini tidak adil apabila diterapkan. Tidak semua penghuni rusun statusnya menunggak," tegasnya.

Sebagai alternatif, Bun mengusulkan agar Pemprov DKI fokus pada penambahan unit-unit rusun sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan lahan dan harga tempat tinggal yang semakin mahal di Jakarta. "Alih-alih membatasi masa hunian, Pemprov DKI harusnya berpikir untuk menambah unit-unit rusun lagi ke depannya," pungkasnya.***