Riset Sistem Politik, BRIN Rawan Dipolitisasi

KOSADATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyebutkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang melakukan riset terkait soal sistem proporsional tertutup ataupun terbuka di Pemilu 2024 nanti. Namun, pihaknya mendorong BRIN untuk fokus melaksanakan program utama riset nasional dalam rencana induk riset dan inovasi nasional (RIRIN)

"Mengingat anggaran yang terbatas, BRIN jangan meneliti soal politik kontemporer yang rawan politisasi," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (26/2/2023).

Menurutnya, BRIN lebih baik segera membereskan masalah kelembagaan, aset, SDM, anggaran riset yang morat-marit, serta fokus pada agenda riset nasional strategis. Terlebih, ucapnya, BRIN telah melakukan kekeliruan riset seperti dalam kasus riset minyak goreng yang kontroversial.

"Jangan sampai terkesan riset BRIN hanya sekedar menjadi stempel pembenar pendapat dari para petinggi negara. Kalau seperti ini BRIN menjadi terpolitisasi. Ini tidak benar," kata Mulyanto.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu mengingatkan anggaran riset BRIN sangat terbatas. Sehingga BRIN harus benar-benar dapat memilih program penting untuk didahulukan daripada program-program titipan yang belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.

"Anggaran yang seadanya sebaiknya didayagunakan untuk fokus pada riset-riset strategis yang memiliki daya ungkit. Dana riset dan inovasi yang hanya sebesar 35 persen atau Rp 2.2 triliun dari total anggaran Iptek tahun 2023 yang sebesar Rp 5.4 triliun harus dieman-eman untuk keperluan yang penting dan berdampak luas bagi masyarakat. Bukan untuk melayani kepentingan elit politik tertentu yang kebetulan menjadi Dewan Pengarah