RUU Kepariwisataan Siap Final, Chusnunia: Landasan Baru Transformasi Pariwisata Indonesia

Kelembagaan Akan Diatur dalam Perpres

Pada aspek kelembagaan, DPR dan pemerintah juga sepakat memasukkan kembali bab khusus mengenai kelembagaan kepariwisataan. Lembaga ini nantinya akan bersifat profesional dan mandiri, ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Sumber pendanaannya berasal dari skema bantuan pemerintah, menggantikan skema hibah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara.

Optimisme terhadap Masa Depan Pariwisata Nasional

Chusnunia berharap RUU Kepariwisataan dapat segera difinalisasi sebagai pijakan hukum untuk mendorong transformasi pariwisata Indonesia ke arah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi global.

“Saya optimis, RUU ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun sektor pariwisata yang tangguh, berakar pada budaya lokal, dan mampu bersaing secara global,” pungkasnya. (***)