Sekolah Swasta Protes Soal Pengembalian Ijazah, Dedi Mulyadi: Kami Bertanggung Jawab Atas Biaya yang Ditimbulkan

Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait penahanan ijazah dan mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Terpisah,  Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono juga membenarkan bahwa sekolah negeri dipastikan sudah tidak ada masalah mengenai penahanan ijazah ini. Hanya saja, kata dia, untuk sekolah Swasta melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sudah memberikan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan yang berisi penolakan.

"Mereka menolak untuk mendistribusikan ijazah tersebut, karena ada ketidak-konsistenan orangtua siswa dalam memenuhi kewajiban biaya pendidikan anaknya," kata Ono melalui keterangan resmi.

Sekolah swasta, kata dia, menyampaikan belum ada bantuan khusus untuk masalah pendistribusian ijazah. Hanya saja, mereka turut menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

"Sehingga mereka minta Kepala Dinas Pendidikan untuk menengahi permasalahan pendistribusian ijazah dan mereka juga instruksikan kepada kepala-kepala sekolah swasta itu, untuk berkoordinasi dengan KCD dan menginformasikan jumlah ijazah yang belum terdistribusi serta skema penyerahannya," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan saat itu pihak sekolah menyampaikan bahwa mereka tidak akan memberikan ijazah karena tidak ada jaminan siapa yang akan membayar tunggakan para siswa tersebut.

"Kalau pemerintah yang bayar, oke mereka (sekolah swasta) akan berikan. Jadi problemanya itu kan ijazah ditahan karena ada tunggakan yang belum dibayar. Clear sudah sampai situ saja tidak perlu menarasikan yang lain," tuturnya.***