Siapa yang Paling Berjasa Membangun Angkutan Umum Jakarta?

Oleh: Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 

Jakarta kini bukan lagi kota termacet di Indonesia. Berdasarkan Indeks TomTom Traffic 2024, ibu kota berada di peringkat kelima nasional dan ke-90 dunia, tertinggal di bawah Bandung, Medan, dan Palembang. Capaian ini bukan kebetulan, melainkan buah transformasi sistemik yang berjalan konsisten sejak 2004

Data tersebut membuka mata kita, angkutan umum telah menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta. Dari TransJakarta 24 jam, trotoar manusiawi, hingga integrasi tarif antarmoda—semua adalah hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan. Lalu, siapa yang paling berjasa? 

Jawabannya, bukan satu nama, melainkan rantai kolaborasi pemimpin yang berkomitmen pada satu visi. 

Era Sutiyoso (2004–2007): Pendobrak Tradisi  
Di awal 2000-an, Jakarta tenggelam dalam lautan kendaraan pribadi dan angkot tak teratur. Sutiyoso mengambil langkah revolusioner: meluncurkan TransJakarta Koridor 1—sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara. Ia juga meletakkan fondasi hukum melalui Pola Transportasi Makro (PTM), cetak biru yang menjadi DNA pengembangan transportasi ibu kota. Tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi. 

Era Fauzi Bowo (2007–2012): Konsolidasi dan Ekspansi
Fauzi Bowo (“Foke”) membuktikan kesinambungan kebijakan. Di bawah kepemimpinannya, Transformasi kelembagaan TransJakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi fleksibilitas operasional—langkah strategis yang sering luput dari sorotan. Foke memilih kerja sistemik sesuai latar belakangnya sebagai birokrat. 

Era Joko Widodo (2012–2014): Revolusi Tata aturan hukum dan Pendanaan Berkelanjutan  
Jokowi mengubah paradigma: angkutan umum bukan proyek, tapi layanan publik esensial. Ia mengamankan pondasi finansial melalui Perda Penyelenggaraan BRT, menjamin

---

1 2 3 4