Susunan Penguasa Lembaga Negara

bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagai sarana untuk menyerap, menghimpun, serta menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan.

Seiring berjalannya waktu tujuan maupun fungsi partai semakin bergeser disebabkan pertumbuhan partai serta persaingan yang dihadapi sesama partai dalam merebut kekuasaan yang diselenggarakan melalui pemilu. Persaingan tersebut menciptakan ketamakan pada partai yang pada akhirnya mengubur dalam-dalam tujuan dan fungsinya yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Partaipun menciptakan peran baru agar tetap dapat berkuasa dengan cara merebut kekuasaan dilembaga negara yang berkompeten seperti, lembaga hukum, keuangan, serta bidang sosial politik yang dinggap perlu. Perebutan Lembaga negara menciptakan gesekan yang begitu keras antar partai, akibatnya timbul perseteruan antar partai dalam perebutan Lembaga negara yang dianggap sangat strategis, melihat sikap partai tersebut Presiden Joko Widodopun tidak mau tinggal diam, Pak Jokopun membangun kekuatan baru dengan menguasai beberapa Lembaga negara, seperti yang terjadi pada Lembaga negara dibawah ini, antara lain:

Mahkamah Konstitusi. Keterwakilan dari Partai 3, Pemerintah 3, Profesional 3

Mahkamah Agung; dikuasai beberapa partai

Badan Pemeriksa Keuangan dikuasai, 3 kader PDIP, 2 kader Gerindra, 1 Demokrat, 1 Golkar, 1 dari BPK, sementara 1 orang dari Stafahli BPK yang masa periodenya berakhir tahun 2023

Badan Intelejen Negara (BIN) dikuasai Presiden Joko Widodo dan PDIP

Kejaksaan Agung dikuasai oleh PDIP

Kepolisian Negara Republik Indonesia dikuasai oleh Presiden Joko Widodo

Kementerian Dalam Negeri dikuasai oleh Presiden Joko Widodo

Kementerian BUMN dikuasai Presiden Joko Widodo

Menkopolhukam dikuasai Presiden Joko Widodo

Menko Kemaritiman dan Investasi merangkap palugada

Menteri Keuangan dikuasai Presiden Joko Widodo

Kementerian pertahanan dan parawisata dikuasai Gerindra

Komisi Pemberantasan Korupsi dikuasai profesional dan Partai

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikuasai

---

1 2 3 4