Tak Didukung Fakta Persidangan, Target Manajemen Meratus Sasar Direksi PT Bahana di Kasus BBM Ilegal Gagal

Meski demikian, PT Bahana Line tetap akan berjuang agar hak haknya bisa didapatkan melalui saluran hukum yang ada. Fungsi dan hadirnya mekanisme hukum PKPU dan Pengadilan Niaga adalah untuk memperpendek urusan sengketa perdata. Sebenarnya sudah diselesaikan ke pengadilan niaga malah menunggu putusan perdata.

“Boleh saja menyiasati dan bersiasat dengan hukum, tetapi tidak bisa bersiasat dengan keadilan,” kata mantan aktivis GMNI yang juga ketua IKA FH Universitas Airlangga tersebut.

Sedangkan kuasa Jukum PT Meratus Yudha Prasetya, SH dan Iwan Budisantoso, SH dkk yang ditandatangani secara tertulis :

Terhadap dua kali surat dari PT Bahana Line tersebut, akhirnya melalui surat tertanggal 19 Juni dengan nomor 16-1/LO-YPP/MRTS/VI/2023, dijawab oleh PT Meratus Line melalui kuasa hukumnya dari YPP Partners yang intinya tetap menolak membayar utang-utangnya dengan berkilah bahwa klausula perdamaiannya menunggu putusan perdata berkekuatan hukum tetap.

“Jika amar atau dictum bersifat menghukum (comdemnatoir) belum terpenuhi, dengan segala hormat Meratus Line belum dapat memenuhi permintaan pembayaran yang disampaikan oleh rekan kuasa hukum PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line, oleh karena tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.