Tata Kelola SDA Rezim Ini Dinilai Amburadul

KOSADATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai pengelolaan sumber daya alam (SDA) di era pemerintahan Joko Widodo amburadul. Pemerintah dianggap gagal mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk menyejahterakan rakyat.

"Yang terjadi malah SDA Indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha dan investor asing. Sementara masyarakat Indonesia sendiri hanya kebagian masalah dan dampak kerusakan lingkungan hidup yang panjang," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jum'at (27/1/2023).

Menurutnya, belum tuntas penyelesaian kasus bentrok berdarah antar kelompok pekerja di perusahaan smelter nikel PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan  kasus beking kegiatan tambang ilegal oleh orang dekat presiden, bangsa Indonesia sudah dikejutkan lagi dengan kabar dari Bank Indonesia yang menyatakan dolar hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia.

"Hasil penjualannya justru diparkir di rekening-rekening luar negeri. Akibatnya devisa negara kita anjlok. Padahal cadangan sumber daya alam kita terus dikeruk untuk keuntungan pengusaha-pengusaha tambang tersebut,” kata Mulyanto.

Ia menilai kegagalan pengelolaan SDA selama ini karena presiden tidak paham persoalan tersebut. Di saat yang sama presiden dikelilingi oknum yang bermental korup yang lebih mementingkan diri sendiri dan kelompok daripada memikirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dampaknya banyak keputusan presiden yang hanya menguntungkan pengusaha tapi menyengsarakan masyarakat.

“Presiden ke depan harus sungguh-sungguh menata manajemen SDA kita ini. Jangan sampai SDA, khususnya hasil tambang yang terbatas ini hanya dinikmati segelintir oknum atau investor asing. Kita perlu tobat nasional dan kembali ke jalan konstitusi untuk mengelola SDA sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.  Serta menjalankan roda ekonomi nasional