Tolak Kebijakan Jalan Berbayar, DPRD: Bisa Bebani Masyarakat

Ida Farida

Jan 18, 2023

KOSADATA - Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Ismail memberikan sejumlah masukan terkait rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Ismail mengatakan, ERP masih jauh dari persetujuan. Pasalnya, jika ERP diterapkan maka kebijakan ini dapat membebani masyarakat.

"Masyarakat tentu akan ada tambahan pengeluaran dalam menunjang mobilitasnya. Terlebih, jika ERP ini juga diterapkan bagi pengendara sepeda motor. Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, kita harus punya empati," ujar Ismail dalam keterangan tertulis, Rabu (17/1/2023).

Tidak kalah penting, lanjut Ismail, penerapan ERP ini sangat berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan dan lokasi-lokasi kemacetan baru.

"Benyak pengendara tentu akan menggunakan jalan lain yang tidak berbayar, ini tidak bisa dihindari. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan dan kajian mendalam terkait ERP ini, kita tidak bisa asal menyetujui saja," bebernya.

lsmail menjelaskan, rencana penerapan ERP ini juga masih dalam pembahasan di Bapemperda DPRD DKI Jakarta dan belum pernah disampaikan secara langsung pihak eksekutif, khususnya Dinas Perhubungan kepada Komisi B.

"Tentu sebagai mitra kerja eksekutif dan Wakil Rakyat kita ingin juga mengetahui lebih jauh soal ERP ini. Jangan sampai ingin mencari solusi tapi justru menimbulkan masalah baru," bebernya.

Ismail menambahkan, ada banyak hal krusial yang perlu dikritisi kalau ERP ini akan diterapkan. Misalnya, siapa yg akan mengelola uang dari penerapan jalan berbayar tersebut.

"Saya kira ini akan melibatkan dana yang besar dan berpotensi terjadi penyimpangan. Penggunaan